Plt. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Menjadi Nara Sumber Pada Forum PTSP Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

23 Oktober 2014

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 005/586/BP2TPM/2014, tanggal 3 Oktober 2014, hal undangan menjadi Nara Sumber, Plt. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Dr. Ir. H. Dadang Mohamad, MSCE, di undang menjadi Nara Sumber pada Forum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan materi : “Strategi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”.

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Menerima Kunjungan Kerja Dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara

23 Oktober 2014

Pada tanggal 22 Oktober 2014, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara. Rombongan kunjungan kerja dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara, di pimpin langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara, Ir. Roy. O. I. Terok didampingi oleh 2 (dua) orang Pejabat Struktural Eselon IV dan 4 (empat) orang  Staf.

PENGANUGRAHAN PENGHARGAAN PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) BIDANG PENANAMAN MODAL TAHUN 2014

13 Oktober 2014

Pada tanggal 7 Oktober 2014, bertempat di Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1 Jakarta Pusat, telah berlangsung Penganugrahan Penghargaan Penyelenggara PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal Tahun 2014.

Benchmarking Diklatpim IV BPS

02 Oktober 2014

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat. Kunjungan tersebut merupakan observasi lapangan atau benchmarking bagi peserta Diklatpim IV di lingkungan BPS.  Rombongan dipimpin oleh Kepala Bidang Diklatpim dan Prajabatan Pusdiklat BPS, Hera Hendra Permana yang diikuti oleh peserta sebanyak 40 orang.

PENEGAKAN HUKUM PERIJINAN DI KAWASAN BANDUNG UTARA (KBU)

01 Oktober 2014

Sejumlah warga Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, menghadang  alat berat dan rombongan tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang akan membongkar bangunan liar di kawasan Bandung Utara, Kamis (18/9/2014. Mereka menganggap pembongkaran tersebut tindakan semena-mena yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Demikian sebagian cuplikan berita yang di muat di Harian Umum Pikiran Rakyat halaman 1 tanggal 19 September 2014 (Tolak Pembongkaran, Massa Hadang Aparat).

LOKAKARYA FORUM PTSP JAWA BARAT TAHUN 2014

25 September 2014

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan lokakarya PTSP di Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan selama 2 (dua) hari dari tanggal 23-24 September 2014 yang diselenggarakan di Grand Hotel Universal, Jln. Setiabudi 376 Kota Bandung.

KUNJUNGAN KERJA BPPT PROVINSI RIAU KE BPPT PROVINSI JAWA BARAT

22 September 2014

Pada tanggal 19 September 2014, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Riau. Rombongan dari BPPT Provinsi Riau dipimpin oleh Yul Chairida, SE, M.Si selaku Kepala Bidang Survey dan Ayu Susanti selaku Kepala Bidang Pengaduan yang didampingi oleh 10 (sepuluh) orang staf atau pejabat fungsional umum dari bidangnya masing-masing.




Artikel

URGENSI BANTUAN HUKUM BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, membawa perubahan dalam manajemen kepegawaian yang berlaku di Indonesia, dimana hampir 14 (empat belas) tahun berlaku Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Salah satu perubahan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan sangat disambut dengan gembira oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah adanya jaminan perlindungan bantuan hukum  sebagaimana di atur dalam Pasal 106. Bantuan hukum bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Selama ini pemberian bantuan atau perlindungan hukum kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara masih samar-samar atau belum di atur secara jelas dalam undang-undang, sehingga banyak Aparatur Sipil Negara yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi, belum mendapat perlindungan dan bantuan hukum dari Pemerintahu Adanya jaminan perlindungan bantuan hukum bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, saya memandang sebagai implementasi bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum dimana hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hokum, serta jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan akses keadilan (justice for all danaccess to justice). Persoalannya sekarang, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menyediakan anggaran untuk bantuan hukum bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang sedang menghadapi kasus hukum dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pengertian Bantuan Hukum Bantuan hukum (legal aid) berasal dari kata “bantuan” yang berati pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah (norma) nilai mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dijelaskan bantuan hukun adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada kepada Penerima Bantuan Hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menjelaskan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu. Pengertian lainnya berkaitan dengan bantuan hukum, bantuan hukum adalah jasa memberi bantuan dengan bertindak sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan (litigation) dan atau memberi nasihat hukum di luar pengadilan (non litigation). Selain itu juga ada yang memberikan pengertian bantuan hukum adalah suatu konsep untuk mewujudkan persamaan dihadapan hukum ( Equality before the law) dan pemberian jasa hukum serta pembelaan hukum( access to legal counsel) dalam kerangka keadilan bagi semua orang (justice for all).     Dasar Hukum Bantuan Hukum Dapat dijelaskan dasar hukum dalam pemerian bantuan hukum bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) “Setiap warga Negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjungjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa terkecuali.  Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (acces to legal counsel), diperlakukan sama di depan hukum (equality before the law), keadilan untuk semua (justice for all). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 4 mengatur “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hari nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut……..” Undang-Undang   Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 22 ayat (1)  “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.” Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), dalam  Pasal 54 mengatur : “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hokum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Selanjutnya dalam Pasal 55 mengatur : “Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukum”. Selain itu juga dipertegas dalam Pasal 56 ayat 1 yang berbunyi: “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.” Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 56 mengatur:              (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.             (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.   Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Jawa Barat Mewujudkan pemberian bantuan hukum yang baik kepada anggota dan keluarganya untuk mengatasi permasalahan hukum berupa penyelesaian sengketa hukum secara non litigasi; Tersedianya akses secara mudah di bidang Hukum dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anggota dan keluarganya; Menjungjung tinggi supremasi hukum demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum; Menciptakan suasana rasa keadilan, ketentraman dan harmonisasi dilingkungan anggota KORPRI berikut keluarganya; Menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagai realisasi dari kepatuhan dan kesadaran hukum, khususnya di kalangan anggota KORPRI. Adapun Ruang lingkup dalam pemberian konsultasi dan bantuan hukum LKBH KORPRI Provinsi Jawa Barat, meliputi: pendampingan dan bantuan hukum bagi anggota KORPRI dan keluarganya atau instansi (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi  Jawa Barat. memberikan konsultasi dan bantuan hukum bagi anggota KORPRI dan keluarganya atau instansi (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat. sosialisasi dalam meningkatkankesadaran hukum bagi anggota KORPRI. Melaksanakan kajian hukum. Fungsi dari LKBH KORPRI Provinsi Jawa Barat adalah: Menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada anggota dan Keluarga KORPRI. Memberikan nasihat hukum kepada anggota dan keluarga KORPRI. Memberikan pembelaan hukum bagi kepentingan anggota dan keluarga yang memerlukan baik di luar maupun di dalam pengadilan. Menyampaikan saran dan pendapat (legal opinion) atas permintaan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi issue actual tentang permasalahan hukum. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Barat kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Barat secara berkala. Mekanisme dan prosedur bantuan hukum oleh LKBH KORPRI Provinsi Jawa Barat, meliputi Prosedur Permohonan Litigasi: Permohonan litigasi dapat diajukan oleh individu/kelompok anggota KORPRI baik secara tertulis maupun lisan dengan persyaratan: Mengisi formulir Identitas pemohon Alamat tempat tinggal sesuai KTP, alamat unit kerja pemohon Uraian singkat dudukperkara secara individu/kelompok Prosedur Permohonan Konsultasi Dan Bantuan Hukum: Prosedur Permohonan Konsultasi Dan Bantuan Hukum dapat diajukan oleh individu/kelompok anggota KORPRI baik secara tertulis maupun lisan dengan persyaratan sebagai berikut: Mengisi formulir Identitas pemohon Alamat tempat tinggal sesuai KTP, alamat unit kerja pemohon Uraian singkat dudukperkara secara individu/kelompok Untuk prosedur penanganan perkara, tahapan yang harus diajukan oleh anggota KORPRI adalah: Setiap anggota dan keluarga KORPRI yang tersangkut masalah hukum baik di dalam maupun diluar kedinasan, dapat meminta bantuan hukum kepada LKBH berupa konsultasi maupun advokasi (pendampingan) dengan cara mengajukan permohonankepada sekretariat LKBH Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Barat dan atau mengisi formulir yang telah disediakan oleh sekretariat LKBH. Setiap Pemohon (klien) yang menyerahkan penanganan perkaranya ke LKBH wajib membuat dan menanda tangani surat kuasa khusus kepada Tim Advokasi LKBH. Setiap Pemohon (klien) yang yang akan atau sedang ditangani oleh Pihak berwajib diharuskan memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai duduk perkara yang dihadapinya serta menyerahkan  data-data dokumen yang diperlukan Tim Advokasi LKBH. LKBH/Tim Advokasi dapat menolak pemberian bantuan hukum kepada anggota dan keluarga KORPRI apabila perkara dimaksud berada di luar kewenangan. Tim Advokasi LKBH tidak dibenarkan memungut imbalan jasa dari Pemohon (Klien) dalam bentuk apapun dengan mengatasnamakan LKBH Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Barat.


Galeri Foto

Galeri Foto Lainnya ›

PETA BPPT PROVINSI JAWA BARAT


VIDEO SEPUTAR BPPT PROVINSI JAWA BARAT

Jajak Pendapat

Bagaimana Pelayanan BPPT Selama Ini?
  • Sangat Baik

  • Baik

  • Cukup

  • Kurang

  • Sangat Kurang

Kontak

offline
offline
offline
offline



Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Jl. PHH. Mustofa No.22 Bandung 40124
Tlp / Fax : 022-7217744 / 022-7217755

Daftar jenis-jenis perizinan yang kami layani, terdapat juga persyaratan dan informasi yang di butuhkan untuk tiap izinnya


Selengkapnya

Bila permohonan izin ke BPPT menemui kendala, anda bisa mengadukan permasalahan pengajuan perizinan melalui website ini. Silahkan klik link dibawah ini untuk mendaftakan pengaduan anda.

Pengumuman

DENGARKAN : POJOK SIMPATIK JABAR (ASPIRASI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN UNTUK PUBLIK JAWA BARAT) setiap JUMAT pukul 15.00 s/d 16.00 WIB  di RADIO PRFM 107,5 FM (KLIK PADA BANNER DI BAWAH)

Agenda

« Oktober 2014 »
MgSnSlRbKmJmSb
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

web widgets