Riset Keamanan Sistem Informasi BPPT Provinsi Jawa Barat

03 April 2014

Ketika dunia terhubung melalui jaringan global, ancaman dan serangan cyber seperti hacking, malicious virus dan Distributed Denial of Service (DDOS) telah meningkat kejadiannya secara drastis. Namun, tingkat kesiapan keamanan cyber pada instansi pemerintah Indonesia umumnya relatif masih sangat rendah.

FORUM PTSP PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014

25 Maret 2014

Pada hari Rabu, tanggal 19 Maret sampai dengan 20 Maret 2014, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu  (BPPT) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Forum PTSP Provinsi Jawa Barat. Kegiatan dilaksanakan di Grand Pasundan Convention Hotel, Jalan Peta No. 147–149   (Lingkar Selatan) Kota Bandung. Tema kegiatan tersebut adalah dalam rangka Koordinasi Perencanaan Perizinan Terpadu di Jawa Barat Tahun 2014.

Training of Trainers (ToT) Gratifikasi

19 Maret 2014

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat nomor : 893.8/166/Insp, tanggal 27 Pebruari2014, hal permohonan Personil Tim Teknis untuk mengikuti Training of Trainers (ToT) Gratifikasi, telah dilaksanakan ToT Gratifikasi yang di selenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

53 % PERMOHONAN REKOMENDASI KBU DITOLAK

16 Maret 2014

Sejak tahun 2012, dari 659-an permohonan rekomendasi teknis Gubernur untuk pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara (KBU) sebanyak 53 % di tolak oleh Gubernur Jawa Barat, demikian disampaiakan oleh Eko Chandra, Koordinator Perijinan Strategis-BPPT Jabar, pada acara Pojok Simpatik, 14/03, di radio PRFM.

Pelabuhan Cikarang Layani Ekspor-Impor Ikan

13 Maret 2014

Cikarang -Pelabuhan kering pertama di Indonesia yaitu Cikarang Dry Port (CDP) mulai melebarkan sayap bisnisnya. Setelah menerima bongkar muat ekspor dan impor produk barang, hewan, dan tumbuhan, kini anak usaha PT Jababeka Tbk itu mulai merambah bidang perikanan.

Polda Jabar Tangani 14 Tersangka Kasus Lingkungan Hidup

11 Maret 2014

Bandung - Sejak periode 2013 hingga Maret 2014, tercatat ada 14 kasus lingkungan hidup yang diungkap Polda Jabar. Hasil penanganan perkara tersebut sudah menetapkan belasan tersangka guna diproses hukum lebih lanjut.

Denda tak terbatas bagi perusak lingkungan di Cina

10 Maret 2014

Pemerintah Cina akan segera memperketat undang-undang tentang perlindungan lingkungan dan menindak tegas siapa pun yang menyebabkan polusi atau kerusakan lingkungan.




Artikel

KONTROVERSI HATI MOBIL MURAH : PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Kebijakan mobil murah yang diterbitkan pemerintah, menjadi perdebatan yang mendapat perhatian masyarakat, apalagi perdebatan ini melibatkan pimpinan di pemerintah pusat dan di pemerintah daerah. Tidak sedikit yang kontra dengan kebijakan tersebut tetapi juga ada yang pro, dalam bahasa vickynisasi yang saat ini ramai di dunia gaul, adanya kebijakan mobil murah telah mengakibatkan “Kontroversi Hati Antara Pemerintah Pusat dan Sebagian Pemerintah Daerah”. Mengapa Mereka Menolak Secara garis besar pihak yang kontra, melihat kebijakan ini didasari oleh sudut pandang transportasi dan urgensi dari kebijakan tersebut. Dari sudut pandang transportasi, kebijakan transportasi yang baik adalah mengarah kepada pengembangan angkutan masal atau angkutan umum berkapasitas banyak atau membatasi penggunaan angkutan umum berkapasitas sedikit. Hal ini sudah diimplenmetasikan oleh negara-negara maju melalui pengembangan angkutan umum masal seperti  Kereta Api, Bus, MRT dll. Dampak dari kebijakan ini menciptakan penggunaan ruang jalan yang efesien, pengunaan energi yang lebih hemat dan biaya transportasi lebih murah (meskipun ongkos murah tersebut, juga ditunjang dari adanya subsidi pemerintah). Hal lain yang menjadi alasan pihak yang kontra terhadap kebijakan mobil murah ini adalah bahwa kebijakan kendaraan murah bukan hal yang urgen atau mendesak di dalam membangun sistem transportasi di Indonesia. Hal yang lebih urgen menurut mereka adalah pengembangan trasportasi yang murah melalui pengembangan angkutan masal sebagaimana yang dinyatakan Jokowi, Gubernur DKI Jakarta dan Jusman Syafi'I Djamal, mantan Menteri Perhubungan. Jokowi juga berpendapat bahwa pengembangan mobil produk lokal adalah lebih penting dibanding kebijakan mobil murah, meskipun untuk mengembangkan mobil produk lokal memerlukan proses yang lama. Pendapat lain yang kontra dengan kebijakan ini melihat bahwa kebijakan mobil murah ini juga berpotensi akan hilangnya pendapatan negara dari Pajak Penjulan atas Barang Mewah sebesar minimal Rp. 10 Triliun setiap tahun serta akan meningkatkan besaran subsidi BBM, sebagaimana disampaikan Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, Tulus Abadi. Apakah pendapat mereka yang kontra terhadap kebijakan mobil murah adalah benar ? Benar, saya sependapat dengan mereka. Selanjutnya apakah kebijakan mobil murah itu salah ? Belum tentu. Lebih lengkap bisa download di kolom berita dengan judul yang sama


Galeri Foto

Galeri Foto Lainnya ›

PETA BPPT PROVINSI JAWA BARAT


VIDEO SEPUTAR BPPT PROVINSI JAWA BARAT

Jajak Pendapat

Bagaimana Pelayanan BPPT Selama Ini?
  • Sangat Baik

  • Baik

  • Cukup

  • Kurang

  • Sangat Kurang

Kontak

offline
offline
offline
offline



Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Jl. PHH. Mustofa No.22 Bandung 40124
Tlp / Fax : 022-7217744 / 022-7217755

Daftar jenis-jenis perizinan yang kami layani, terdapat juga persyaratan dan informasi yang di butuhkan untuk tiap izinnya


Selengkapnya

Bila permohonan izin ke BPPT menemui kendala, anda bisa mengadukan permasalahan pengajuan perizinan melalui website ini. Silahkan klik link dibawah ini untuk mendaftakan pengaduan anda.

Pengumuman

DENGARKAN : POJOK SIMPATIK JABAR (ASPIRASI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN UNTUK PUBLIK JAWA BARAT) setiap JUMAT pukul 15.00 s/d 16.00 WIB  di RADIO PRFM 107,5 FM (KLIK PADA BANNER DI BAWAH)

Agenda

« April 2014 »
MgSnSlRbKmJmSb
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

web widgets